PAD Naik Tajam, Tapi Fondasi Anggaran Goyah: LKjIP Buka Celah Kinerja BPKAD Pekanbaru

TINDAKTEGAS | PEKANBARU,(24/04/26) — Di tengah narasi keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mencatat lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menembus kisaran Rp1,2 triliun pada 2026, dokumen resmi pemerintah justru memperlihatkan sisi lain yang tak kalah penting: rapuhnya fondasi perencanaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Tahun 2025 mengungkap bahwa kualitas penyusunan dokumen anggaran hanya mencapai 55,56 persen, jauh di bawah target 90 persen. 

Lebih mencolok lagi, seluruh tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan tidak sesuai jadwal, dengan pengesahan baru dilakukan pada Januari 2026. 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana lonjakan pendapatan dapat terjadi di tengah sistem perencanaan yang belum optimal?

Pendapatan Melonjak, Pengelolaan Tertinggal

Pemerintah Kota Pekanbaru mengaitkan kenaikan PAD dengan berbagai terobosan, mulai dari kemudahan layanan pajak, percepatan perizinan, hingga pemberian insentif fiskal.

Namun, dalam dokumen yang sama, terlihat ketimpangan kinerja. Pendapatan dari pemanfaatan aset daerah melampaui target hingga 145,74 persen, sementara pengamanan aset hanya mencapai 11,54 persen dari target. 

Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan tata kelola aset dan perencanaan anggaran.

Sorotan Akademisi: “Ada Ketidakseimbangan Sistemik”

Pengamat kebijakan publik dari kalangan akademisi menilai fenomena ini sebagai gejala ketidakseimbangan dalam tata kelola fiskal daerah.

“Kenaikan PAD memang positif, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai indikator keberhasilan. Ketika perencanaan anggaran lemah dan tidak tepat waktu, maka ada risiko bahwa peningkatan pendapatan tidak terkelola secara optimal,” ujar seorang akademisi bidang keuangan publik dari perguruan tinggi negeri di Sumatera.

Ia menambahkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keseimbangan antara pendapatan, perencanaan, dan pengendalian aset merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

“Kalau pendapatan naik, tapi perencanaan tertinggal, itu seperti kendaraan melaju kencang tanpa sistem navigasi yang jelas,” katanya.

Efek Domino ke Tahun 2026

Keterlambatan penyusunan APBD berpotensi berdampak pada pelaksanaan program di tahun berikutnya. Dengan pengesahan yang mundur, sejumlah kegiatan berisiko mengalami penundaan, termasuk proses lelang dan realisasi pembangunan.

Situasi ini membuka potensi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun, yang kerap berujung pada percepatan pelaksanaan proyek dalam waktu terbatas.

Ruang Kritik DPRD Terbuka

Ketidaksinkronan antara lonjakan PAD dan lemahnya perencanaan anggaran menjadi titik masuk bagi fungsi pengawasan DPRD.

Pengamat kebijakan publik menilai, kondisi ini wajar menjadi perhatian legislatif.

“DPRD memiliki ruang yang sangat kuat untuk melakukan evaluasi, terutama pada aspek konsistensi antara perencanaan dan realisasi. Ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan PAD benar-benar berdampak pada pembangunan,” ujarnya.

Fungsi Pers dan Kepentingan Publik

Penyajian informasi ini merupakan bagian dari fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan peran pers sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, serta sarana penyalur aspirasi masyarakat.

Pemberitaan ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan menjadi bahan evaluasi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kenaikan PAD Pekanbaru menjadi sinyal positif bagi kapasitas fiskal daerah. Namun, data dalam LKjIP BPKAD 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan belum sepenuhnya diikuti oleh kekuatan sistem pengelolaan.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya mempertahankan tren kenaikan pendapatan, tetapi memastikan bahwa tata kelola anggaran berjalan tepat waktu, akuntabel, dan berkelanjutan.(*)

Rilis: Bro | Red