Bus Listrik Masuk, Sistem Lama Belum Beres: Kebijakan Transportasi Pemko Pekanbaru Disorot

Publik mulai bertanya, apakah ini langkah strategis, atau kebijakan terburu-buru yang berisiko membebani anggaran daerah?

Bus Listrik Masuk, Sistem Lama Belum Beres: Kebijakan Transportasi Pemko Pekanbaru Disorot

TINDAKTEGAS | PEKANBARU,(2/04/26) — Langkah Pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan belasan bus listrik untuk Trans Metro Pekanbaru (TMP) pada 2026 menuai sorotan. Di tengah narasi modernisasi dan konsep green city, kebijakan tersebut justru dinilai berpotensi menjadi beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa menyentuh akar persoalan lama transportasi publik di kota ini.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyebut pengadaan bus listrik sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Namun di balik itu, pengoperasian armada tersebut direncanakan menggunakan skema Buy The Service (BTS)—sebuah mekanisme di mana pemerintah tidak membeli armada, melainkan membayar layanan kepada operator.

Bukan Aset, Tapi Beban Berjalan

Dalam skema BTS, bus listrik yang dioperasikan bukan menjadi milik pemerintah daerah. Sebaliknya, Pemko Pekanbaru akan mengeluarkan anggaran rutin untuk membayar operator berdasarkan jarak tempuh atau paket layanan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius:

apakah kebijakan ini benar-benar efisien, atau justru menjadi skema pemborosan anggaran yang terselubung?

“Kalau sistemnya belum diperbaiki, lalu ditambah beban baru lewat BTS, maka yang terjadi bukan solusi, tapi akumulasi masalah,” ujar salah satu pengamat transportasi yang enggan disebutkan namanya.

Masalah Lama yang Tak Pernah Tuntas

Selama bertahun-tahun, Trans Metro Pekanbaru menghadapi persoalan klasik:

  • Minimnya jumlah penumpang
  • Rute yang tidak efektif
  • Ketidaktepatan jadwal
  • Sulitnya akses masyarakat ke halte

Alih-alih membenahi sistem yang ada, kebijakan terbaru justru berfokus pada penambahan armada baru, termasuk 16 unit bus listrik dan 16 unit feeder.

Padahal, tanpa pembenahan menyeluruh, penambahan armada berisiko hanya memperbesar biaya operasional tanpa meningkatkan jumlah pengguna.

Feeder Jadi Taruhan, Bukan Jaminan

Pemko juga merencanakan pengoperasian angkutan feeder dari kawasan permukiman ke halte utama. Secara konsep, langkah ini dinilai tepat.

Namun dalam praktik di berbagai daerah, sistem feeder kerap gagal akibat:

  • Rute yang tidak sinkron
  • Jadwal yang tidak terintegrasi
  • Minimnya pengawasan operasional

Jika skema ini kembali tidak berjalan optimal, maka investasi yang dikeluarkan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Green City atau Green Budget Drain?

Label ramah lingkungan menjadi salah satu justifikasi utama dalam pengadaan bus listrik. Namun sejumlah kalangan menilai, narasi “kota hijau” tidak boleh dijadikan tameng untuk kebijakan yang belum matang secara sistem.

Tanpa perencanaan berbasis kebutuhan riil dan evaluasi menyeluruh terhadap kegagalan sebelumnya, program ini justru berpotensi menjadi:

“proyek hijau di atas kertas, tetapi merah di laporan keuangan daerah.”

Minim Transparansi, Rawan Intrik

Hingga kini, belum ada penjelasan rinci kepada publik terkait:

  • Nilai kontrak skema BTS
  • Siapa operator yang ditunjuk
  • Mekanisme pengawasan
  • Proyeksi jumlah penumpang

Ketiadaan transparansi ini membuka ruang spekulasi, termasuk potensi konflik kepentingan dalam penunjukan operator maupun penentuan nilai kontrak.

Ujian Kepemimpinan dan Keberpihakan

Kebijakan ini pada akhirnya menjadi ujian bagi kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru:

apakah pembangunan transportasi publik benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat, atau sekadar mengejar citra modern tanpa fondasi sistem yang kuat.

Jika tidak dilakukan evaluasi menyeluruh, bukan tidak mungkin program ini hanya akan menambah daftar panjang proyek transportasi yang berjalan tanpa arah, mahal, namun sepi peminat.

Modernisasi transportasi bukan sekadar menghadirkan armada baru, apalagi berbasis listrik. Yang lebih mendasar adalah membangun sistem yang bekerja, dipercaya, dan digunakan oleh masyarakat.

Tanpa itu, bus listrik yang datang ke Pekanbaru berisiko hanya menjadi simbol kemajuan semu bergerak di jalan, tetapi tidak membawa perubahan.(*)

Rilis: Bro | Red