Agung Maulana Ketum KMPKS mengecam keras tragedi penembakan di UNP

Agung Maulana Ketum KMPKS mengecam keras tragedi penembakan di UNP

Padang, Sumatera Barat(tindaktegas.com) -  ketua umum kesatuan mahasiswa peduli kebijakan sosial (KMPKS) kembali melontarkan kritik kan keras terhadap pemerintah.

Atas tindakan kelalaian yang merugikan masyarakat serta dapat mengancam keselamatan nyawa seseorang mengenai mahasiswi dan juga warga sipil di universitas negeri Padang.

Tragedi penembakan peluru nyasar ini yang menjadi objek utama dari permasalahan yang di anggap sangat fatal.

Kejadian ini terjadi di dunia pendidikan lingkungan universitas negeri Padang, provinsi Sumatera Barat.

Seharusnya kampus ataupun universitas sebagai tempat belajar yang paling aman dan nyaman, Dengan ada nya dugaan teroris yang masuk ke dunia pendidikan membuat kampus tidak lagi merasa aman

Agung juga mempertanyakan apakah di lingkungan kampus universitas negeri Padang sebagai ajang tempat tembak- menembak atau ajang tempat latihan aparat keamanan negara ?

Agung Maulana ketua umum kesatuan mahasiswa peduli kebijakan sosial (KMPKS) mendesak presiden RI Prabowo Subianto mencopot Kementrian HAM RI Natalius pigai yang di anggap melindungi tindakan kriminalitas.

Agung juga mempertanyakan secara transparansi mengenai jenis senjata api (senpi) yang digunakan pelaku penembakan dan juga mendesak hasil BAP pelaku secara transparan. 

Ketua KMPKS juga mendesak Kapolri jenderal Listyo Sigit untuk mencopot Kapolda Sumatera Barat di anggap gagal dalam melindungi masyarakat khususnya di lingkungan dunia pendidikan.

Dan agung Maulana Aktivis RI juga menyampaikan dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demontrasi dalam skala jumlah yang sangat besar atas ketidak pedulian dan diam nya pemerintah Sumatera Barat dalam tragedi penembakan di lingkungan universitas negeri Padang ini.

Agung juga mendesak gubernur dan wakil gubernur sumatera barat untuk segera mundur secara terhormat dari jabatannya karna di anggap telah gagal melindungi masyarakat nya sendiri itu artinya provinsi Sumatera Barat belum bisa di katakan sebagai provinsi yang merdeka karna masih di jajah oleh bangsa sendiri.

Ketua KMPKS agung juga menduga tragedi penembakan yang di anggap peluru nyasar ini masuk ke dunia pendidikan sebagai pengalihan isu tambang emas ilegal yang ada di provinsi Sumatera Barat.

Agung Maulana ketua umum KMPKS juga mendesak dan menegaskan DPR RI dan DPRD Sumatra Barat untuk tidak diam diri begitu saja, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami korban tragedi penembakan peluru nyasar.