PAD Melonjak, Mesin Anggaran Tersendat: OPD Mengeluh, Arah Kebijakan Dipertanyakan

TINDAKTEGAS|PEKANBARU,(26/04/26) — Angka pendapatan memang melonjak. Namun di balik itu, “mesin” pengelolaan anggaran justru tersendat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2025 mencatat kualitas penyusunan anggaran hanya 55,56 persen, dengan seluruh tahapan APBD tidak sesuai jadwal dan pengesahan mundur ke awal 2026. 

Di atas kertas, kinerja tampak “aman”. Di lapangan, ceritanya berbeda.

Dari Angka ke Realita: Program Tertahan, Perputaran Melambat

Sejumlah pejabat OPD, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menggambarkan situasi yang serba menunggu.

“Program kami banyak yang tertahan. Tanpa kepastian anggaran, kami tidak bisa bergerak cepat. Dampaknya terasa ke mitra kerja dan pelaku usaha,” kata salah satu pejabat.

Dalam ekosistem daerah, belanja pemerintah adalah pengungkit utama. Saat belanja tersendat, rantainya panjang:

• proyek bergeser jadwal
• lelang mundur
• transaksi di sektor jasa dan konstruksi menipis

Efeknya seperti keran yang diputar setengah: air tetap mengalir, tapi tak cukup untuk menghidupi seluruh jaringan.

Efisiensi Bertemu Ketidakpastian

Kebijakan efisiensi diakui penting. Namun tanpa arah yang tegas, di level pelaksana justru memicu kehati-hatian berlebih.

“Kami paham efisiensi. Tapi tanpa kejelasan prioritas dan timing, OPD cenderung menahan langkah. Takut salah, takut tidak sesuai,” ujar sumber lain.

Hasilnya, bukan hanya hemat, melainkan stagnan.

Arah Kebijakan Dipertanyakan

Di internal, muncul pertanyaan yang sama berulang: ke mana arah prioritas dibawa?

Beberapa sumber menyebut belum seluruh OPD membaca arah kebijakan secara utuh, sehingga keputusan di lapangan menjadi defensif.

“Kalau arah belum tegas, kami pilih aman. Tapi pilihan ‘aman’ itu membuat gerak jadi lambat,” ungkap seorang pejabat.

Pengamat administrasi publik menilai, pada situasi perencanaan yang goyah, kepemimpinan harus menutup celah ketidakpastian.

“Ketika hulu bermasalah, yang dibutuhkan adalah kejelasan komando dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, organisasi cenderung menahan diri dan output ikut tertunda,” ujarnya.

Aset Menghasilkan, Pengamanan Tertinggal

Kontras lain muncul dari data: pemanfaatan aset melampaui target (145,74%), tetapi pengamanan aset hanya 11,54%. 

Pendapatan naik, tetapi pagar pengaman belum kokoh. Ini membuka ruang risiko pada penguasaan, legalitas, dan optimalisasi jangka panjang.

Evaluasi Kinerja: Sistem atau Orang?

Desakan evaluasi menguat. Namun para pengamat mengingatkan: pembenahan harus menyasar sistem sekaligus akuntabilitas peran.

“Evaluasi ASN perlu, tapi harus berbasis data dan prosedur. Yang dibenahi bukan hanya individu, melainkan desain perencanaan, koordinasi, dan kontrolnya,” kata seorang akademisi kebijakan publik.

Dalam kerangka itu, kepala daerah memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan penegasan kinerja dengan ukuran yang transparan dan dapat diuji.

Fungsi Pers: Menyajikan, Menguji, Menyeimbangkan

Pemberitaan ini disusun sebagai bagian dari fungsi pers sesuai UU No. 40 Tahun 1999, untuk menghadirkan informasi, mendorong transparansi, dan menjalankan kontrol sosial secara berimbang.

Seluruh pihak terkait memiliki ruang yang sama untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.

Kenaikan PAD adalah kabar baik. Namun tanpa fondasi perencanaan yang kuat, ia berisiko menjadi lonjakan sesaat yang tak sepenuhnya menggerakkan ekonomi.

Tantangannya kini jelas: menyatukan pendapatan yang meningkat dengan perencanaan yang presisi, kebijakan yang tegas, dan koordinasi yang hidup, agar roda ekonomi tidak sekadar berputar, tetapi benar-benar melaju.(*)

Rilis ' Bro | Red