APAK Desak Penindakan Hukum Dugaan Korupsi di Pemko Pekanbaru, Firman Hadi dan Agung Nugroho Dilaporkan ke APH

TINDAKTEGAS | PEKANBARU, (29/05/26) — Dugaan persoalan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru kini mulai mengarah pada tuntutan penindakan hukum. Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) secara resmi menyatakan telah menyerahkan laporan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru terkait dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, hingga dugaan penguasaan proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dalam laporan tersebut, nama Kabag Umum Pemko Pekanbaru Firman Hadi menjadi salah satu sorotan utama terkait dugaan anggaran kendaraan senilai Rp2 miliar yang dinilai perlu diperiksa secara serius oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Tak hanya itu, APAK juga menyeret nama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho atas dugaan adanya pengaruh dan penguasaan proyek di berbagai OPD yang disebut mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat maupun internal pemerintahan.

Ketua APAK, Bob_Riau, menegaskan bahwa laporan yang telah diserahkan pada Selasa kemarin bukan sekadar isu liar ataupun narasi media sosial semata, melainkan bentuk gerakan kepedulian terhadap kondisi Kota Pekanbaru yang dinilai semakin memprihatinkan.

“Laporan ini sudah kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Ini bukan sekadar isu atau opini kosong. Ini bentuk kepedulian kami terhadap Kota Pekanbaru agar pemerintahan berjalan bersih dan transparan,” tegas Bob_Riau.

Menurutnya, masyarakat telah memberikan kepercayaan besar kepada Agung Nugroho sebagai Wali Kota Pekanbaru untuk membawa perubahan dan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan maupun pembangunan kota.

“Wali Kota harus memahami bahwa beliau dipilih dan dipercaya masyarakat bukan untuk membuat Pekanbaru menjadi semakin buruk. Hari ini masyarakat ingin bukti nyata kerja pemerintahan, bukan hanya pencitraan dan penguasaan kekuasaan,” lanjutnya.

APAK menilai dugaan permainan anggaran, pengaruh jabatan, hingga persoalan proyek di OPD harus segera dibuka secara terang benderang agar tidak menjadi bola liar yang terus merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Selain itu, mereka juga meminta APH tidak lamban dan segera memanggil serta memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan dugaan persoalan tersebut.

“Kami mendesak APH segera menindaklanjuti laporan ini. Jangan sampai publik menilai aparat tutup mata terhadap dugaan persoalan anggaran di Pemko Pekanbaru,” ujar Bob_Riau.

Sebagai bentuk keseriusan gerakan, APAK juga memastikan dalam waktu dekat akan kembali turun ke jalan dengan skala aksi yang lebih besar.

Minggu depan, aliansi tersebut mengaku tengah mempersiapkan aksi gabungan bersama elemen mahasiswa untuk membuka mata publik terhadap dugaan persoalan yang mereka angkat sekaligus menekan aparat penegak hukum agar segera melakukan langkah konkret.

“Kami akan turun dengan aksi yang lebih besar bersama elemen mahasiswa. Ini bentuk perlawanan moral dan kontrol sosial masyarakat agar APH bergerak dan publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik tata kelola pemerintahan Kota Pekanbaru,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Firman Hadi maupun Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho terkait laporan yang disampaikan APAK ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru.(*) 

Sumber:  Tim | Red