Investigasi: Keterlambatan Pembangunan RS Pratama Penyagun Rp 45 M, Apa Ada yang Disembunyikan?

TINDAKTEGAS.COM | JAKARTA - Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Penyagun, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti, yang dianggarkan Rp 45 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kini menjadi sorotan. Proyek yang semula ditargetkan rampung pada akhir 2024 kini dipastikan molor hingga 2025. Apa yang sebenarnya terjadi?

Kendala yang Menghambat Pembangunan

Berdasarkan laporan di lapangan, salah satu kendala utama adalah sulitnya pasokan material akibat infrastruktur pelabuhan yang tidak memadai. Proses pengangkutan bahan konstruksi harus dilakukan secara bertahap, memperlambat pekerjaan. Selain itu, faktor cuaca dan kondisi geografis juga menjadi alasan klasik yang berulang kali digunakan dalam proyek-proyek besar di daerah terpencil.

Namun, yang lebih mencurigakan adalah mundurnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek ini setelah progres pekerjaan sempat mandek di bawah 1%. Fakta ini bertentangan dengan klaim Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, yang dengan percaya diri menyatakan tidak ada masalah serius dalam proyek tersebut. Jika benar tidak ada masalah, mengapa ada pengunduran diri pejabat teknis?

Dugaan Kelemahan Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Komisi III DPRD Kepulauan Meranti telah melakukan inspeksi ke lokasi untuk memastikan bahwa proyek ini tetap berjalan. Mereka menegaskan bahwa proyek ini harus diselesaikan sesuai target karena rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai fasilitas rujukan utama bagi tiga puskesmas di sekitarnya【9】.

Namun, ada pertanyaan besar: bagaimana pengawasan sejak awal proyek ini berjalan? Apakah pemerintah daerah dan dinas terkait telah melakukan mitigasi terhadap risiko keterlambatan? Ataukah ada unsur kelalaian atau bahkan permainan anggaran yang terjadi di balik layar?

DPP Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) "Korupsi atau Kesalahan Manajemen?"

Kasus-kasus keterlambatan proyek yang melibatkan dana besar sering kali berujung pada indikasi korupsi. Apakah proyek ini hanya korban dari buruknya perencanaan dan pelaksanaan, atau ada pihak-pihak yang sengaja memperlambat agar dana proyek bisa diutak-atik? Jika benar ada permainan kotor, maka publik berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab.

Masyarakat Kepulauan Meranti kini menunggu kejelasan dari pemerintah daerah dan DPRD. Harapan mereka sederhana: rumah sakit yang telah lama dinanti bisa beroperasi tanpa harus menjadi ladang permainan kepentingan segelintir elite.

" Kami saat ini sedang menyusun Berkas  Kasus Pembangunan Rumah Sakit dan LHP BPK 2024 terkait status "Disclaimer" yang melibatkan hampir seluruh OPD Pemkab Meranti untuk kami bawa ke KPK RI dan Kejagung RI agar bisa buktikan apa ada persoalan Korupsinya, jika ada, segera di tindak atau kami masyarakat yang bertindak" tegas bob riau ketua APAK.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di Desa Penyagun juga mendapatkan alokasi dana hampir Rp 100 miliar, termasuk untuk pengadaan alat kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya.

Apakah kasus ini akan berakhir sebagai kegagalan manajemen semata, atau akan terungkap skandal lebih besar? Saatnya pihak berwenang mengusut tuntas!.(*)

Sumber berita berdasarkan hasil investigasi tim ke Meranti, namun hingga saat ini pihak Pemkab tidak bisa di hubungi dan berita diatas akan berubah...

Editor: Red