DPW Topan Riau Uli Pasihar. SH Minta Jampidsus Bongkar Laporan Ketua Petir Jack Sihombing terkait dugaan Korupsi oleh Perusahaan Surya Dumai

Ketua DPW Topan RI Provinsi Riau Uli Pasihar Hutabarat S.H melihat kasus yang menjerat Jackson Sihombing bukanlah kasus sederhana.Kasus ini diduga ada upaya pembungkam terhadap kasus lebih besar.Apalagi meskipun sudah ditahan oleh Polda Riau, Jackson Sihombing tetap menyuarakan kasus lain yang perlu diusut tuntas.Kasus penggelapan pajak ini telah dilaporkan oleh Jackson Sihombing sejak 2024 lalu.

"Kita cukup menyayangkan adanya kasus yang mendera Jackson Sihombing.Seharusnya kasus ini tidak akan terjadi jika Kejaksaan agung lebih tanggap akan laporan yang disampaikan oleh Jackson Sihombing.Bukankah laporan telah dibuat sejak tahun 2024,"ujar Jackson

"Waktu setahun bukanlah waktu yang singkat untuk Kejaksaan Agung untuk meneliti kasus ini.Jika memang ditemukan pelanggaran hukum bukankah bisa ditingkatkan dari statusnya.Namun bila memang tak cukup bukti bukankah bisa disampaikan untuk dihentikan.Bukan seperti sekarang yang membiarkan mengambang dan jalan ditempat,"lanjut Uli.

"Kondisi inilah yang dimanfaatkan kedua belah pihak terutama perusahaan untuk membungkam Jackson Sihombing.Mereka tidak ingin ada orang yang terus berkoar koar soal kasus dugaan penggelapan pajak di perusahaan mereka.Jadi dicarilah upaya untuk membungkam Jackson.Memeng tidak akan terjadi apabila Jackson Sihombing tidak tergiur dengan iming iming uang yang ditawarkan.Seharusnya Jackson Sihombing tetap fokus dalam memperjuangkan laporannya.Tapi mau bagaimana lagi nasi sudah jadi bubur.Rupiah yang segepok telah membuat pikiran berubah dan menjadikan dirinya jadi pesakitan.

"Meskipun Jackson Sihombing telah ditahan Polda Riau,kami berharap Kejaksaan Agung melalui Jampidsus tidak menghentikan penyelidikan yang disampaikan oleh Jackson Sihombing.Periksa dan telah laporan tersebut.Jika memang ada perusahaan yang coba bermain main soal pajak harus ditindak dengan tegas.Jangan biarkan orang menggelapkan pajak yang bisa merugikan pembangunan.Hukum yang adil.dan tegas akan bisa membuat jera pada para pelaku lainnya