Dari Balik Jeruji ke Jaringan Internasional: Siapa Membuka Jalur di Lapas Rumbai?

TINDAKTEGAS|  PEKANBARU,(18/04/26) – Pengungkapan peredaran 30 kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekstasi yang diduga dikendalikan dari dalam Lapas Narkotika Rumbai kini memasuki babak baru. Hasil pengembangan aparat mengindikasikan jaringan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan rantai distribusi lintas negara.

Kasus yang semula terlihat sebagai kegagalan pengawasan internal, kini mengarah pada pertanyaan yang lebih besar:

apakah ini sekadar kelalaian, atau ada celah yang sengaja dibiarkan terbuka?

PENGENDALI DARI DALAM: LAPAS JADI PUSAT KOMANDO

Dalam pengembangan penyidikan, seorang narapidana berinisial HFP disebut-sebut berperan sebagai pengendali utama. Dari balik jeruji, ia diduga:

1. Mengatur pergerakan kurir
2. Menentukan jalur distribusi
3. Mengendalikan komunikasi lintas wilayah

Artinya, fungsi lapas sebagai tempat pembinaan justru berbalik menjadi ruang kendali operasi.

Sumber internal menyebutkan, komunikasi dilakukan melalui perangkat ilegal yang seharusnya tidak mungkin lolos dari sistem pengawasan jika berjalan optimal.

JEJAK INTERNASIONAL: MALAYSIA – RIAU – JAWA

Pola distribusi yang terungkap menunjukkan jalur klasik namun berbahaya:

• Pasokan diduga berasal dari luar negeri (Malaysia)
• Transit & kontrol di Pekanbaru (Rumbai)
• Distribusi lanjutan ke berbagai daerah, termasuk luar Sumatera

Skema ini menempatkan Lapas Rumbai bukan sebagai titik lemah semata, melainkan node strategis dalam jaringan narkotika.

JARINGAN BELUM PUTUS: AKTOR LAIN MASIH DIBURU

Sejauh ini:

• Beberapa kurir telah diamankan
• Satu napi pengendali teridentifikasi
• Satu nama lain masuk daftar pencarian orang (DPO)

Namun penyidik meyakini, jaringan ini masih memiliki lapisan yang belum tersentuh, termasuk kemungkinan penghubung antara pemasok luar negeri dan operator di dalam negeri.

POLA BERULANG: KEBETULAN ATAU SISTEM YANG RAPUH?

Jika ditarik ke belakang, kasus ini bukan yang pertama.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran di lingkungan lapas di Riau menunjukkan pola yang konsisten:

• Masuknya alat komunikasi ilegal
• Narapidana tetap mengendalikan aktivitas dari dalam
• Dugaan keterlibatan oknum
• Razia rutin tanpa efek jera

Kini, pola itu mencapai titik ekstrem: kendali jaringan dalam skala puluhan kilogram narkotika.

PERTANYAAN KRITIS: SIAPA YANG MEMBUKA AKSES?

Investigasi lanjutan tidak lagi berhenti pada pelaku lapangan. Ada pertanyaan yang mulai mengemuka:

• Bagaimana alat komunikasi bisa terus lolos?
• Mengapa jaringan tetap aktif meski razia rutin dilakukan?
• Apakah ada pembiaran, atau bahkan keterlibatan?

Seorang pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini harus dibaca sebagai indikasi kebocoran sistemik, bukan insiden tunggal.

“Kalau pola yang sama terus berulang, maka masalahnya bukan di peristiwa, tapi di sistem. Bahkan bisa menyentuh integritas aparatnya,” ujarnya.

TEKANAN PUBLIK: DARI SANKSI HINGGA PEMBENAHAN MENTAL

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Maizar, sebelumnya telah menegaskan komitmennya:

“Kalau terbukti ada petugas atau WBP yang melanggar, akan kami tindak tegas sesuai aturan.”

Namun di tengah tekanan publik, muncul satu tuntutan yang lebih dalam:

pembenahan mental aparatur.

Dalam sebuah diskusi santai di ruang kerja Kakanwil beberapa waktu lalu, seorang jurnalis telah mengangkat pentingnya “revolusi mental” sebagai fondasi utama.

Bukan hanya soal aturan, tetapi:

• Integritas yang tidak bisa dinegosiasikan
• Ketegasan tanpa kompromi
• Kesadaran bahwa satu celah bisa membuka jaringan besar

Kini, gagasan itu kembali relevan—bahkan mendesak.

NEGARA DI PERSIMPANGAN

Kasus ini menempatkan negara pada titik krusial.

Jika berhenti pada penangkapan kurir dan napi, maka yang dipotong hanya ranting.

Namun jika berani masuk ke dalam sistem, maka akar persoalan bisa terbuka.

Pilihan itu kini ada di tangan aparat penegak hukum dan otoritas pemasyarakatan.

BUKAN LAGI KASUS, TAPI UJIAN SISTEM

Kasus 30 kg sabu dari Lapas Rumbai bukan sekadar berita kriminal.

Ia adalah ujian terhadap integritas sistem pemasyarakatan.

Dan jika pola ini kembali terulang, maka satu kesimpulan tak terhindarkan:

yang bermasalah bukan hanya pelaku tapi sistem yang memberi ruang. (*)

Rilis: Bob | Red