Proyek Jalan vs Realita Lumpur: Kemana Arah Anggaran di Mudik Ulo?

TINDAKTEGAS | KUANSING,(25/04/26) — Jalan seharusnya menjadi denyut nadi kehidupan desa. Namun di Desa Mudik Ulo, Kecamatan Hulu Kuantan, denyut itu justru terasa tersendat. Di tengah klaim pembangunan yang terus digaungkan, kondisi jalan di lapangan masih didominasi lumpur, lubang, dan kerusakan yang tak kunjung terselesaikan.

Setiap musim hujan datang, akses warga kembali berubah menjadi jalur penuh tantangan. Aktivitas ekonomi terganggu, mobilitas terbatas, bahkan untuk sekadar melintas pun warga harus berjibaku dengan kondisi jalan yang kian memburuk.

Pertanyaan pun mulai mengemuka: jika program pembangunan pernah direncanakan, bahkan dianggarkan, mengapa kondisi jalan justru seperti tak tersentuh perbaikan berarti?

Sorotan kini datang dari Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Riau, Hardedi. Ia mengaku menerima sejumlah informasi yang memunculkan tanda tanya besar terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut.

“Kita patut mempertanyakan, kenapa kondisi jalan di desa ini justru semakin rusak. Padahal Dana Desa setiap tahun terus digelontorkan. Ada apa sebenarnya?” ujar Hardedi.

Lebih jauh, Hardedi juga menyinggung adanya dugaan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Saya dapat informasi bahwa Dana Desa tidak digunakan tepat sasaran dan hanya memprioritaskan kepentingan Kepala Desa dan jajarannya. Ini tentu harus diklarifikasi secara terbuka,” tegasnya.

Pernyataan tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi. Jika benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar soal infrastruktur, melainkan menyentuh aspek tata kelola anggaran dan akuntabilitas publik.

Struktur pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seharusnya menjadi sistem yang saling mengawasi. Namun ketika kondisi di lapangan masih jauh dari harapan, publik berhak bertanya: apakah fungsi kontrol berjalan sebagaimana mestinya, atau justru melemah di tengah sistem itu sendiri?

Di sisi lain, penggunaan aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes seharusnya menjadi alat transparansi. Namun tanpa keterbukaan informasi kepada masyarakat, sistem tersebut berpotensi hanya menjadi catatan administratif tanpa makna substantif.

Kondisi ini juga diperparah dengan bencana banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Alih-alih memperkuat infrastruktur, dampak banjir justru semakin memperlihatkan rapuhnya kualitas pembangunan yang ada.

Desa Mudik Ulo kini seperti berada di persimpangan: antara perencanaan di atas kertas dan realita di lapangan yang tak kunjung berubah. Masyarakat pun mulai mempertanyakan, apakah anggaran benar-benar turun ke jalan, atau justru berhenti di meja-meja tertentu?

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Mudik Ulo dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna mendapatkan penjelasan berimbang.(*)

BERSAMBUNG

Sumber: Tim | Bro