Ketua KNPI Riau Geram: Gas LPG 3 Kg Langka, Salahkan Pemerintah!

TINDAKTEGAS.COM | JAKARTA – Kelangkaan gas LPG 3 kg dalam beberapa pekan terakhir memicu kemarahan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus. Ia menuding pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini, mengingat peran mereka dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Larshen Yunus, pemerintah dulu begitu agresif dalam mendorong masyarakat beralih dari minyak tanah ke gas LPG. Namun, saat rakyat benar-benar bergantung pada gas 3 kg, justru muncul persoalan distribusi dan kelangkaan yang menurutnya dipolitisasi.

"Dulu, saat peralihan dari kompor minyak ke kompor gas, pemerintah begitu gencar merayu rakyat. Sekarang, ketika masyarakat sudah sangat bergantung, justru dipersulit dengan berbagai alasan. Ini kebijakan penuh sandiwara!" tegasnya, Selasa (3/2/2025) di Jakarta.

Tuding Pemerintah Main dengan Mafia

Larshen Yunus menuding pemerintah tidak hanya lalai, tetapi juga terlibat dalam permainan mafia distribusi gas. Menurutnya, kelangkaan ini bukan karena habisnya bahan baku atau gangguan distribusi, melainkan karena ada permainan di balik layar.

"Ini seperti jebakan! Awalnya rakyat dimudahkan, lalu saat sudah ketergantungan, mereka dipaksa membeli dengan harga tinggi. Pemerintah seperti sengaja membiarkan spekulasi terjadi. Sampai kapan mereka terus bermental badut?" ujarnya dengan nada geram.

Desak Pemerintah Segera Bertindak

Tak hanya mengkritik, Ketua KNPI Riau ini juga mendesak pemerintah segera bertindak tegas terhadap kelangkaan LPG 3 kg. Ia menegaskan akan melayangkan surat teguran resmi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk meminta pertanggungjawaban.

"Cukup sudah rakyat jadi korban! Jangan hanya lempar tanggung jawab. Pemerintah harus ingat, ada hukum karma. Jangan sampai mereka sendiri yang merasakan akibat dari kelalaian ini," pungkasnya.

Larshen Yunus juga menyoroti antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg dan BBM sebagai bukti ketidakberesan pemerintah dalam mengawasi distribusi energi.

"Jika pemerintah tegas, masalah ini tidak akan terjadi. Tapi sayangnya, mereka lebih suka bermain drama daripada bekerja untuk rakyat," tutupnya dengan penuh kekecewaan.(*)

Editor:bob_riau