Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran Kendaraan Pemko Pekanbaru, Siapa Bertanggung Jawab?

TINDAKTEGAS | PEKANBARU,(26/05/26) — Sorotan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencuat. Kali ini, perhatian publik tertuju pada belanja kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah serta anggaran sewa kendaraan yang disebut mencapai angka fantastis.

Di tengah kondisi efisiensi anggaran dan berbagai persoalan pelayanan publik yang masih dikeluhkan masyarakat, penggunaan APBD untuk kebutuhan kendaraan dinas dinilai patut dibuka secara transparan kepada publik.

Sejumlah kalangan mulai mempertanyakan mekanisme pengadaan, urgensi penggunaan anggaran, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Publik berhak tahu bagaimana anggaran itu digunakan. Karena sumbernya dari uang rakyat,” ujar salah seorang pengamat kebijakan publik di Pekanbaru saat dimintai tanggapan.

Sorotan juga mengarah pada pola sewa kendaraan yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. Skema tersebut dinilai perlu diaudit secara menyeluruh guna memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran maupun dugaan penyimpangan administrasi.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan siapa pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penganggaran, penandatanganan kegiatan, hingga pengawasan penggunaan kendaraan dinas tersebut.

Nama Firman Hadi ikut menjadi perhatian publik seiring posisinya yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru dan sebelumnya diketahui pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan keuangan Setwan DPRD Pekanbaru.

Di tengah polemik yang berkembang, muncul pula pandangan dari sejumlah pihak yang menduga Firman Hadi memiliki peran strategis sebagai “play maker” dalam lingkaran pemerintahan Kota Pekanbaru, termasuk dalam dinamika penempatan sejumlah Kepala OPD, Camat hingga Lurah.

Meski demikian, seluruh dugaan dan opini yang berkembang di tengah masyarakat tersebut tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta, data dan mekanisme hukum yang berlaku.

Namun apapun dinamika yang terjadi di internal pemerintahan, publik menilai Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tetap harus berani mengambil sikap atas polemik yang berkembang.

Masyarakat disebut telah memberikan kepercayaan besar kepada kepemimpinan Agung Nugroho untuk membawa perubahan bagi Kota Pekanbaru ke arah yang lebih baik, bukan justru melahirkan persoalan baru yang menimbulkan tanda tanya publik.

“Jangan hanya sebatas pencitraan dan tampil di media sosial. Masyarakat butuh bukti nyata kerja pemerintahan,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih terbuka dan profesional.

Publik juga mulai menyoroti berbagai persoalan mendasar kota yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari transparansi anggaran hingga persoalan banjir yang belum sepenuhnya teratasi.

Karena itu, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun lembaga antirasuah, untuk melakukan audit dan penelusuran secara terbuka terhadap penggunaan anggaran kendaraan di lingkungan Pemko Pekanbaru.

“Jika memang semuanya sesuai aturan, buka saja datanya ke publik. Tapi jika ada kejanggalan, tentu harus ditindak, atau kami akan turun aksi di depan Kejari Kota Pekanbaru sebagai bentuk harapan masyarakat yang berharap Pemerintah sekarang jangan cuma pintar secara teori tapi minim tindakan" kata Bob_Riau Pegiat Anti Korupsi saat di konfirmasi melalui wa. 

Desakan transparansi ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah, terlebih di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai rincian penggunaan anggaran kendaraan yang menjadi sorotan tersebut.(*)

Sumber: Bob | Red