Dari Celah ke Kolusi? Menguak Dugaan “Orang Dalam” di Balik Kendali Narkoba dari Lapas Rumbai

April 18, 2026 - 23:47

Dari Celah ke Kolusi? Menguak Dugaan “Orang Dalam” di Balik Kendali Narkoba dari Lapas Rumbai

TINDAKTEGAS | PEKANBARU,(18/04/26) – Kasus pengendalian peredaran 30 kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekstasi dari dalam Lapas Narkotika Rumbai kini memasuki fase yang lebih sensitif: bukan lagi sekadar siapa pelaku di permukaan, tetapi bagaimana sistem bisa ditembus dan oleh siapa.

Jika pada tahap sebelumnya terungkap adanya narapidana yang berperan sebagai pengendali jaringan, maka pertanyaan berikutnya menjadi tak terelakkan:

Apakah semua ini mungkin terjadi tanpa adanya celah yang “dibuka” dari dalam?

MEKANISME DI BALIK JERUJI: BAGAIMANA SISTEM DITEMBUS

Dari hasil penelusuran dan pola kasus serupa, terdapat indikasi mekanisme yang berulang:

Masuknya alat komunikasi ilegal ke dalam blok hunian

Penggunaan perangkat tersebut untuk koordinasi lintas daerah

Pola komunikasi yang terstruktur dan tidak acak

Aktivitas tetap berjalan meski razia rutin dilakukan

Fakta ini memunculkan satu realitas yang sulit diabaikan:

pengawasan tidak hanya ditembus—tetapi dipelajari dan diantisipasi.

CELAH SISTEM: DARI RAZIA FORMALITAS HINGGA PENGAWASAN YANG “TERPREDIKSI”

Razia rutin yang selama ini diklaim sebagai bentuk pengendalian, justru dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Beberapa sumber menyebut:

Waktu razia yang bisa “diprediksi”
Titik pemeriksaan yang tidak menyeluruh
Kemungkinan adanya kebocoran informasi internal

Jika benar, maka razia berubah fungsi:

bukan sebagai pencegahan, melainkan ritual administratif yang bisa dihindari.

INDIKASI KETERLIBATAN OKNUM: DUGAAN YANG TAK BISA DIHINDARI

Dalam banyak kasus serupa secara nasional, jaringan narkotika di dalam lapas jarang berdiri sendiri.

Pertanyaan kritis mulai menguat:

Apakah barang ilegal bisa masuk tanpa bantuan?
Apakah komunikasi bisa berlangsung tanpa pembiaran?
Apakah ada pihak yang diuntungkan dari aktivitas ini?

Seorang pengamat kebijakan publik menyebut, pola yang berulang ini mengarah pada indikasi keterlibatan oknum, meski pembuktiannya tidak sederhana.

“Kalau satu kasus mungkin kecolongan. Tapi kalau berulang dengan pola yang sama, itu sudah masuk wilayah sistemik bahkan berpotensi kolusi,” ujarnya.

STRUKTUR JARINGAN: BUKAN LAGI SPONTAN, TAPI TERORGANISIR

Pengembangan kasus menunjukkan bahwa jaringan ini bekerja dalam lapisan:

Supplier luar negeri
Pengendali dari dalam lapas
Kurir lapangan
Jaringan distribusi antar daerah

Namun satu lapisan yang belum sepenuhnya terungkap adalah:

apakah ada fasilitator internal yang menjadi “penghubung senyap”?

UJI KOMITMEN: ANTARA PERNYATAAN DAN TINDAKAN

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Maizar, sebelumnya telah menegaskan:

“Kalau terbukti ada pelanggaran, akan kami tindak tegas.”

Ia juga mengingatkan telah menjatuhkan sanksi hingga pemecatan terhadap kepala lapas sebelumnya.

Namun kini, publik menunggu lebih dari sekadar pernyataan:

Apakah sudah dilakukan audit menyeluruh?
Apakah ada pemeriksaan internal terhadap petugas?
Apakah sistem pengawasan akan dirombak total?

Kasus ini menjadi ujian nyata terhadap komitmen tersebut.

RESOLUSI MENTAL: TITIK LEPAS DARI LINGKARAN MASALAH

Di tengah sorotan sistem, satu hal kembali mengemuka:

masalah ini tidak hanya teknis, tetapi juga mentalitas.

Dalam diskusi santai yang pernah berlangsung di ruang kerja Kakanwil, seorang jurnalis telah menekankan pentingnya “resolusi mental” bagi aparat lapas.

Kini, gagasan itu menjadi semakin relevan.

Tanpa integritas: