Aliansi Pemuda Anti Korupsi Bentang Spanduk, Desak APH Periksa Dugaan Anggaran Rp2 Miliar di Pemko Pekanbaru

UPDATEINEWS|PEKANBARU,(26/05/26) — Gelombang kritik terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencuat. Kali ini, sorotan publik mengarah pada dugaan penggunaan anggaran kendaraan senilai Rp2 miliar yang disebut-sebut perlu diperiksa secara serius oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Di tengah polemik tersebut, nama Firman Hadi turut menjadi perhatian publik setelah diketahui kini menjabat sebagai Kabag Umum Pemko Pekanbaru. Sebelumnya, Firman Hadi juga diketahui pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru.

Sejumlah kalangan mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, terutama terkait dugaan belanja kendaraan yang disebut-sebut bernilai fantastis dan diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Hari ini, Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) melakukan aksi bentang spanduk sebagai bentuk desakan moral kepada aparat penegak hukum agar segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan anggaran tersebut.

Dalam aksi itu, massa membentangkan sejumlah spanduk bernada kritik keras yang meminta APH segera memeriksa pihak-pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Aksi berlangsung dengan membawa pesan transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat. Massa juga menilai, dugaan anggaran kendaraan senilai Rp2 miliar tersebut perlu dibuka secara terang kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Kami meminta APH tidak tutup mata. Semua penggunaan APBD harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu peserta aksi.

Selain menyoroti dugaan anggaran Rp2 miliar, massa juga menyinggung pentingnya evaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk mekanisme penempatan pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Meski berbagai tudingan dan opini mulai berkembang di media sosial, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum terkait adanya penetapan tersangka maupun dugaan tindak pidana korupsi terhadap pihak tertentu.

Karena itu, publik berharap polemik yang berkembang tidak berhenti sebatas isu viral, melainkan ditindaklanjuti melalui audit, pemeriksaan dokumen, serta klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Desakan terhadap transparansi anggaran ini dinilai menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan APBD, terlebih di tengah tuntutan publik agar pemerintahan Kota Pekanbaru lebih terbuka, profesional, dan fokus pada pembangunan kota serta pelayanan masyarakat.(*)

Sumber: Tim | Red