FPRB Desak PHR Hentikan Diskriminasi Terhadap Pemuda Tempatan Rumbai Raya: “Kami Bukan Penonton di Negeri Sendiri”

Pekanbaru(tindaktegas.com),10 Juni 2025 — Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB) menyampaikan kekecewaan dan kemarahan atas kebijakan rekrutmen magang dan kerja yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat Riau tempatan, khususnya generasi muda di wilayah Rumbai Raya. Dalam berbagai kesempatan, PHR justru lebih banyak memberikan akses kepada mahasiswa dan pemagang dari luar daerah, terutama Pulau Jawa, sementara pemuda tempatan hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.

“Ini bukan lagi soal persaingan sehat. Ini soal akses yang sengaja tidak dibuka untuk kami. Setiap tahun anak-anak Riau lulus dari kampus-kampus lokal, tapi lowongan magang maupun kerja di PHR malah diisi orang luar. Ini diskriminasi terselubung yang sudah terlalu lama dibiarkan,” tegas Ketua FPRB, Afrizal, dalam keterangan resminya.

FPRB menyebutkan bahwa masyarakat tempatan saat ini hanya diberikan ruang sebagai buruh kasar dengan sistem kerja yang tidak manusiawi — upah minimum, tanpa lembur, tanpa jaminan jenjang karier, dan tanpa penghargaan atas keterikatan sosial mereka terhadap daerah operasi migas tersebut.

“Kami bukan anti-mahasiswa luar daerah. Tapi jangan sampai masyarakat lokal dipinggirkan di tanah yang sudah puluhan tahun dikuras kekayaannya. Apakah ini bentuk nyata dari pengabaian negara? Kami hanya ingin keadilan. Kami tidak ingin menjadi pengemis pekerjaan di tanah sendiri,” lanjut Afrizal 

FPRB mendesak:

1. Transparansi dan kuota jelas untuk pemuda tempatan dalam program magang dan rekrutmen kerja di PHR.

2. Evaluasi mendalam oleh Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD terhadap sistem rekrutmen dan kemitraan kerja PHR.

3. Pemberdayaan kampus-kampus lokal melalui kemitraan nyata, bukan simbolik, dengan perusahaan besar yang beroperasi di Riau.

4. Kebijakan afirmatif (diskresi positif) bagi pemuda Riau agar memiliki posisi strategis, bukan hanya buruh lapangan.

“Kami tidak ingin terus-menerus dianggap tidak mampu. Ketika akses ditutup dan kesempatan hanya diberikan ke luar daerah, bagaimana anak-anak kami bisa membuktikan diri? Kalau perlu, kami akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan ini,” tegas FPRB.

Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB) juga menyatakan siap membuka ruang dialog dengan manajemen PHR, pemerintah daerah, dan pihak terkait, namun dengan syarat: harus ada perubahan nyata dan komitmen tertulis. Tidak ada lagi janji manis yang berujung pada pembiaran struktural.