AMPBR Meminta Agar Satgas PKH Tindak Para Cukong dan Mafia Bukan Hanya Masyarakat Kecil

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu Riau meminta agar penindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH jangan hanya menyasar masyarakat kecil. APMBR melalui M.Arsyad berharap agar Presiden Prabowo bisa mengingatkan Satgas PKH untuk juga bisa menyasar cukong cokung atau mafia tanah.Saat ini APMBR melihat bahwa Satgas PKH hanya menindak masyarakat kecil sedangkan cukong dan para mafia masih bebas berkeliaran.Bahkan juga ada oknum DPRD yang juga berani menyerobot kawasan hutan.

"Kita cukup apresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh Satgas PKH di Riau.Sudah banyak lahan ilegal yang ditertibkan dan dikembalikan seperti semula sebagai kawasan hutan.Bahkan Satgas PKH bersama Polda Riau telah berhasil menumbangkan lahan sawit yang berada di kawasan hutan.Tentu langkah ini merupakan sebuah kemajuan dalam mengembalikan kawasan hutan,"ujar M.Arsyad.

"Hanya saja kami melihat bahwa yang ditindak dan dipenjara adalah masyarakat kecil yang punya lahan hanya satu atau dua hektar.Padahal di kawasan hutan tersebut banyak cukong dan mafia tanah yang memiliki lahan ratusan hektar yang belum mendapatkan tindakan tegas.Meskipun ada juga mafia tanah yang mengembalikan lahan tersebut tapi bukan berarti menghilangkan konsekuensi hukum yang mesti dijalani.Sebab para mafia dan cukong ini sudah lancang dan berani mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi lahan sawit,lanjut M.Arsyad.

"Bahkan informasi yang beredar juga ada anggota DPRD Riau seperti Suyadi dan Kasir yang juga coba menguasai kawasan hutan secara ilegal dan mengalihfungsikan menjadi lahan sawit.Semua itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.Seharusnya sebagai seorang anggota DPRD Riau keduanya lebih paham aturan dan hukum.Bukan malah memanfaatkan kedudukannya untuk coba menguasai lahan tanpa dasar yang jelas.

Meskipun Satgas PKH telah menertibkan lahan lahan tersebut,namun APMBR merasa bahwa yang mendapat ganjaran dan hukuman hanya masyarakat kecil.

"Meskipun kinerja dari Satgas PKH cukup baik,namun kami masih ada sedikit yang mengganjal.Kenapa yang ditindak tegas hanya masyarakat kecil.Kenapa tidak para mafia dan anggota DPRD Riau yang paham aturan.Semestinya mereka mereka ini yang mendapatkan ganjaran lebih berat.Selain paham aturan mereka juga menguasai lahan cukup besar.Jika dihitung dari berapa lama mereka kuasai lahan dan berapa banyak lahan yang dikuasai tentu sudah menghasilkan pundi pundi yang melimpah.Mereka mengeruk keuntungan secara ilegal demi memperkaya diri sendiri.Jadi mereka lah yang harusnya dihukum,"terang M.Arsyad.

"Untuk itu kami meminta agar presiden Prabowo bisa memperhatikan permasalahan ini.Janganlah hukum hanya untuk masyarakat kecil.Sebagai negara hukum dan jadikan hukum sebagai panglima maka sudah seharusnya semua yang melanggar hukum ditindak.Tidak peduli itu koorporasi,cukong,mafia tanah atau juga anggota DPRD.Mereka juga harus diperlakukan sama Dimata hukum,pungkas M.Arsyad