KRISIS KEUANGAN PEMPROV RIAU: GURU MENJADI KORBAN, UANG MENGALIR KE MANA?

TINDAKTEGAS.COM | PEKANBARU – Skandal tunda bayar Pemerintah Provinsi Riau semakin memanas, dengan angka yang fantastis mencapai Rp915 miliar. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pendidikan, di mana gaji guru hingga kini masih tertahan akibat mandeknya pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Dari total Rp136 miliar yang belum dibayarkan di Dinas Pendidikan Riau, Rp103 miliar di antaranya adalah gaji guru. Para tenaga pendidik yang seharusnya fokus membimbing generasi penerus, kini justru dihantui ketidakpastian ekonomi. Bahkan, laporan menyebutkan guru di beberapa sekolah sudah enam bulan tidak menerima gaji 

Masalah ini bukan hanya menyangkut guru. Beasiswa bagi mahasiswa dan dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) juga ikut tertahan. Situasi ini memicu keresahan luas di kalangan masyarakat, yang mempertanyakan ke mana sebenarnya aliran dana APBD Riau yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

BPK dan DPRD Diduga Lemah?

Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk bersikap lebih transparan dan berani mengungkapkan hasil audit keuangan Pemprov Riau tahun 2024. "Kalau terus diam, berarti mereka bagian dari masalah!" seru Bob Riau, Ketua APAK.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Intsiawati Ayus menilai tunda bayar ini sebagai cermin buruknya komunikasi dan pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemprov seharusnya lebih terbuka kepada masyarakat dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.

Kemana Uang Rakyat?

Dari laporan keuangan, mayoritas tunda bayar terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang mencapai Rp382 miliar. Banyak yang mempertanyakan, apakah anggaran ini benar-benar digunakan untuk pembangunan, atau ada sesuatu yang disembunyikan?

Dengan semakin banyaknya pertanyaan dari masyarakat, apakah Pemprov Riau bisa memberikan jawaban? Atau justru mereka akan terus berlindung di balik alasan birokrasi?

Skandal ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jika guru saja sampai harus menunggu berbulan-bulan untuk hak mereka, lalu siapa lagi yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat?.

"Untuk 2025 apakan masih diperlukan Proyek Nilai Fantastis di Riau? Apakan APBD Riau 2025 kembali lagi tanpa silva & ada sesuatu yg di rahasiakan oleh BPKAD Riau!!!!!!"

(*)

Rilis: bro_news.

Editor: Red